Anggota DPRD Batam Bantah Main Slot Saat Paripurna, Ngaku Candy Crush – detikSumut

Anggota DPRD Batam H Sahrul viral usai kedapatan bermain game saat paripurna. Ia pun sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dalam pengakuannya, ia hanya bermain game Candy Crush bukan slot.
Sahrul mengaku ia tidak mengerti game slot yang ditudingkan ke dirinya. Ia mengaku hanya bermain Candy Crush sembari menunggu rapat dimulai.
“Saya nggak ngerti apa slot. Saya nggak paham. Tapi dalam hal ini saya menunggu paripurna dimulai bermain game Candy Crush,” ujar Sahrul, Jumat (24/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sahrul, saat itu sidang paripurna DPRD Batam molor. Karenanya untuk mengisi waktu kosong dia bermain game di ponselnya.
“Game Candy Crush itu saya mainkan untuk mengisi waktu sebelum dimulainya sidang paripurna. Itu kemarin agak molor jadi buat isi waktu,” ujarnya.
Usai videonya viral, ia pun menyampaikan permohonan maaf.
“Saya juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang merasa risih dan tidak nyaman, saya mohon maaf. Sekali lagi saya tegaskan itu bukan slot atau judi, itu permainan Candy Crush yang dimainkan menunggu sidang paripurna,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya video Sahrul bermain game ketika paripurna beredar luas. Sahrul terlihat bermain game ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya akan dinyanyikan.
Dari video berdurasi 24 detik yang diterima detikSumut pada Jumat (24/11/2023) terlihat anggota DPRD Batam itu sedang memainkan game diduga slot. Sahrul terlihat terus memainkan game-nya, padahal ketika itu sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
“Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri,” ujar pembawa acara dalam video tersebut.
Dari video tersebut terlihat anggota DPRD Batam itu sesekali melirik handphone yang sedang memainkan game di tengah kumandang lagu Indonesia Raya. Anggota DPRD itu terlihat mengenakan baju biru bergaris.
Anggota DPRD Batam Diduga bermain game itu diketahui terjadi pada saat sidang paripurna dengan agenda Menyepakati Perubahan Kedua Perda nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Rabu (8/11).

source